Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

  • Dibaca: 526 Pengunjung

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.  Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah  maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013–2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara  mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan target.  Secara umum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, penanaman modal bagi Perusahaan Modal Asing (PMA) dan  Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN).  

Salah satu upaya yang ditempuh dalam melaksanakan tugas adalah melalui suatu sistem perencanaan yang terpadu dan bersifat kontinyu, yang lazim disebut dengan Perencanaan Stratejik/Strategis.  Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis dari usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung juga memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dengan menjadikan RPJMD tersebut sebagai acuan dan pedoman dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung terpilih periode 2013-2018. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung secara sistematis, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung dilengkapi dengan indikator pencapaiannya untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ini juga berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja yang merupakan Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra yang mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Rencana Kerja terdapat penjelasan tentang tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

 

2.  Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1.  Landasan Idiil    

Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2.  Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3.  Landasan Operasional

a.  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

b.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286);

c.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

e.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

f.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

g.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

h.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

i.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

j.   Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

k.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

l.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usah Mikro, Kecil dan Menengah

m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

n.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

o.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

p.  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal

q.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

r.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

s.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

t.   Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

u.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

v.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

x.  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014;

y.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

z.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

aa.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor  3   Tahun   12      tentang  Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanamam Modal;

bb.  Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun  2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

cc.  Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009–2025;

 

3.  Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung disusun dengan maksud menjabarkan RPJMD Kabupaten Klungkung sesuai tugas pokok, fungsi dan memberikan pedoman bagi perangkatnya  dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan dibidang Penanaman Modal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Dalam upaya mewujudkan misi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut maka maksud yang ingin dicapai adalah :

a)  Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung ;

b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten klungkung ini, adalah :

(1)   Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) Tahun. Yang bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap masyarakat yang cepat dan terbaik

(2)   Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dibidang Penanaman Modal dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(3)   Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja dan juga meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengedepankan kualitas pelayanan tepat dan tangguh dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku

 

4.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP  tahun 2013-2018, disusun dalam 6 (enam) Bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan OPD

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas & Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penetuan isu-isu strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Membahas dan menjabarkan tentang visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta membahas strategi dan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Membahas indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Penutup

  • Dibaca: 526 Pengunjung