Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2018

  • Dibaca: 88 Pengunjung

LAMPIRAN :   KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 050 /08    /DPMPTSP TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018

 

 

 

 B A B  I

 

P E N D A H U L U A N

 

1.1.   Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah .

Dalam pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 sampai dengan triwulan II tahun Anggaran 2016, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2016. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Renja SKPD untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan Renja SKPD ini dimungkinkan dan sesuai dengan pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerahyang menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Kantor Penanaman Modal merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerahKabupaten Klungkung  Nomor8Tahun2008tentang Pembentukan   dan   Susunan   Organisasi   Perangkat   Daerah   Kabupaten Klungkung(LembaranDaerahKabupaten Klungkung  Tahun2008 Nomor5)melaksanakan perubahan anggran pada tahun 2016 yang sedang berjalan untuk memenuhi target kinerja yang tertuang dalam program dan kegiatan seperti mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Klungkung.

 

 

1.2.   Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu kepada :

1.        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999;

2.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.        Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5.        Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2001  tentang  Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

6.        Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.        Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8.        Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota;

9.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

 

11.    Perka BKPM Nomor 11 Tahun 2009 jo Perka BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12.    Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

13.    Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

14.    Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;

15.    Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung

16.    Peraturan Bupati Klungkung nomor….. Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

 

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja DinasPenanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Klungkungadalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Dinas PMPTSP dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) DPMPTSP Tahun Anggaran 2018. Memfokuskan realisasi yang maksimal, agar program dan kegiatan Tahun 2018 sesuai dengan Renja Dinas PMPTSP Kabupaten Klungkung dan Renstra SKPD 2013-2018, maka tujuan penyusunan renjaperubahan  ini adalah sebagai berikut:

 

1.      Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan Kerja Tahunanatau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.

2.      Mendayagunakan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah.

3.      Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

 

 

 

 

1.4.   Struktur Organisasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Klungkung, susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Klungkung terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas

            a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

            b. Sub. Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

            a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal

            b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal

            c. Seksi Pemberdayaan Usaha

4. Bidang Promosi dan Penanaman Modal

            a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

            b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

            c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

            a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

            b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

            c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan A

            a. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan A/I

            b. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan A/II

            c. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan A/III

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan B

            a. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan B/I

            b. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan B/II

            c. Seksi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan B/III

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan

            a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

            b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

            c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana gambar di bawah ini ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dibaca: 88 Pengunjung